admin February 4, 2021

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (tengah) saat konferensi pers tentang Satgas Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Jakarta. (Foto: Dok)

MEDIA STABILITAS.COM,- (JAKARTA)  –  Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono bersama Asrena Polri Irjen Pol Hendro Sugiatno baru saja mengikuti rapat kerja pengajuan anggaran bersama Komisi III DPR RI.

Selain memaparkan rencana anggaran, Polri juga memaparkan 5 program kerja yang bakal mereka lakukan tahun 2021, sesuai dengan anggaran yang diajukan.

Rencana kerja Polri ini juga mengacu pada pedoman rencana kerja pemerintah tahun 2021, yang fokus pada pembangunan ketahanan masyarakat serta sumber daya manusia.

“Rencana kerja Polri, yang pertama adalah Hankamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial termasuk di wilayah perbatasan NKRI,” kata Gatot di depan para anggota Komisi III DPR RI, Senin, lalu.

Kedua, Polri bakal mengoptimalkan pelayanan publik yang selama ini sudah berlangsung. Ketiga, penegakan hukum secara berkeadilan dan tepercaya.

“Yang keempat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri, yang kelima pengembangan Alat Material Khusus (Almatsus) kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan,” kata Gatot.

5 Program Kerja Mabes ?

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (tengah) saat konferensi pers tentang Satgas Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Jakarta. (Foto: Dok)

Berdasar 5 rencana kerja Polri ini, mereka pun mengajukan anggaran sebesar Rp 125, 959 trilliun kepada Kementerian Keuangan. Namun, hanya 88,89 persen saja atau sekitar Rp 111, 975 trilliun yang dipenuhi oleh Kemenkeu.

Untuk itu, dalam rapat dengan Komisi III ini, mereka meminta dukungan anggota dewan untuk dapat memuluskan tambahan anggaran sebesar Rp 19,668 trilliun.

Wakapolri : Anggaran Polri Rp 19,688 triliun

Polri baru saja mengusulkan tambahan anggaran ke Komisi III DPR RI sebesar Rp 19,688 triliun. Jumlah ini secara rinci dibagi menjadi 2, yakni sekitar Rp 4,974 triliun untuk belanja barang yang mencakup pengamanan Piala Dunia U-20 hingga pemenuhan penyidikan dan penyelidikan, dan Rp 15,181 triliun untuk fasilitas dan materiil.

Jumlah fasilitas dan materiil Polri ini yang menjadi sorotan Sarifudin Suding, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PAN. Meskipun ia paham bahwa polisi berada di garis depan dalam memelihara Kamtibmas.

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (tengah) saat konferensi pers tentang Satgas Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Jakarta. (Foto: dok)

“Pada rapat terdahulu sedapat mungkin anggara ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, jangan didasarkan kebutuhan dan keinginan vendor atau pengusaha,” ucap Sudding dalam rapat dengan Polri di DPR RI, Senin, lalu.

Ia juga mengkritik anggaran Polri. Salah satunya refocusing anggaran Polri ke bidang IT, di saat pandemi masih terjadi di negara.

“Negara kita dalam pandemi, ada dana refocusing yang dilakukan semua institusi dan lembaga, kenapa dialihkan ke masalah IT? Bukan ke pencegahan dan pemberantasan COVID-19? Kalau tidak salah ada Rp 6,7 T? Ini ada apa kan gitu? Kalau ini keinginan pengusaha, ya sampai kapan kita mengentaskan masalah kepolisian ini?” tutur Sudding.

Suasana apel penyambutan Kapolda sebagai warga kehormatan Korps Brimob Polri di Lapangan Promoter Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (24/11/2020). (Foto: dok)

Sudding juga menyebut, banyak barang di Kepolisian yang sudah terbengkalai. Namun, anggaran per tahun terus naik. Dia meminta Polri membenahi roadmap yang ada agar lebih efektif.

“Saya berharap, agar ada roadmap dibuat, apa yang jadi skala prioritas, supaya anggara ini betul-betul efektif dan betul-betul di buat,” ucap Sudding.

Menanggapi hal itu, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edy membantah soal pengadaan tak berdasarkan kebutuhan. Gatot menegaskan, pengadaan yang telah dianggarkan oleh Polri merupakan hasil dari cetak biru, atau roadmap yang terencana.

“Dari Pak Sudding banyak masukannya, roadmap sudah kita buat, tapi baru kita 5 tahun bukan ke vendornya, tapi disesuaikan dengan anggarannya, prioritas dibeli sesuai dengan anggaran yang didapat dari negara pak,” kata Gatot.

Bahkan, menurut Gatot, Polri telah meniru langkah dari TNI yang memiliki anggaran yang disesuaikan dengan Minimum Essential Forces (MEF). Jadi, setiap tahun pasti ada anggaran atau upgrade peralatan yang terencana dari Polri.

“Seperti TNI ada MEF, berapa kebutuhan minimal di Polsek, Polres, Polda, dan Satuan Kerja di Mabes. Jadi untuk tahun 2021 kita sudah mengacu, ini fokus di Satker, ini ada di buku Aslog, dari 2021-2025 ada kebutuhannya, dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” tutup Gatot.

Dugaan Penipuan Mengadu ke Wakapolri

Santoso, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.(Foto: dok)

Rapat kerja membahas anggaran antara Polri dan Komisi III DPR diwarnai dengan sejumlah masukan soal kinerja Polri. Sejumlah anggota Komisi III menyelipkan masukan ke Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy yang hadir saat itu.

Salah satu yang menyampaikan masukan, yakni anggota Komisi IIII DPR dari fraksi Partai Demokrat, Santoso. Dia meminta konseling laporan harus ditingkatkan kualitasnya.

“Konseling di Polri itu ditingkatkan, kasus remeh itu bisa diproses Polri. Banyak juga yang memanfaatkan Pak, ada juga abuse of power Pak,” kata Santoso kepada Wakapolri Komjen Gatot Edy, di Gedung DPR.

“Urusan remeh-remeh saja, saya dilaporkan oleh Polisi, hebatnya anak buah bapak, saya sampaikan, itu pas saya masih anggota DPRD, laporannya saya karyawan swasta. Anehnya dalam 2 bulan, saya mau jadi tersangka Pak,” tambah dia.

Santoso lalu balik melaporkan suatu kasus yang tak ia jelaskan di rapat tersebut. Yang jelas, usai ia memberi tanggapan terhadap rencana anggaran Polri, Santoso segera bangkit dan menyerahkan berkas laporan langsung kepada Gatot.

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (tengah) saat konferensi pers tentang Satgas Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Jakarta. (Foto: dok)

Santoso memang pernah berurusan dengan kepolisian. Ia dilaporkan oleh anggota DPC Partai Demokrat tingkat kota, Sulkarnain, terkait hilangnya rekapitulasi suara tingkat kota Jakarta Utara.

Sulkarnain akhirnya melapor ke Komisi Dewan Pengawas DPC Demokrat. Komisi pengawas mengarahkan Sulkarnain untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Sulkarnain melapor ke Polda Metro Jaya pada 1 Juni 2019. Lalu, pada 30 Juli, penyidik mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) terkait Santoso. Kasus ini naik ke penyidikan. (●/ @ / # / Redaksi Media Stabilitas)

Tag             :  Mabes Polri 2021
Penulis      :  FS Donggo
Editor        : FS Donggo
Redaksi     : Media Stabilitas
Foto            : Kamal Jaya