admin June 22, 2020

Ilustrasi: Semen Indonesia. (ist)

MEDIA STABILITAS.COM,– (JAKARTA) – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara telah sah menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Penunjukan itu disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar sore ini.

“Pergantian pengurus perseroan. Persetujuan pengunduran diri Pak Sukarwo. Selanjutnya mengangkat Rudiantara menjadi Komut,” tegas Direktur Pemasaran dan Supply Chain SMGR Adi Munandir dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/6/2020).

Pergantian pengurus perseroan hanya dilakukan di kursi komisaris utama. Sementara untuk formasi direksi dan komisaris Semen Indonesia masih sama.

Berikut susunan direksi dan komisaris Semen Indonesia saat ini:


Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Rudiantara
Komisaris: Lydia Silvanna Djaman
Komisaris Independen: Nasaruddin Umar
Komisaris Independen: Mochamad Choliq
Komisaris: Astera Primanto Bhakti
Komisaris: Hendrika Nora O. Sinaga
Komisaris: Sony Subrata

Dewan Direksi
Direktur Utama: Hendi Prio Santoso
Direktur Produksi: Benny Wendry
Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha: Fadjar Judisiawan
Direktur Keuangan: Doddy Sulasmono D
Direktur Pemasaran dan Supply Chain: Adi Munandir
Direktur Engineering dan Project: Tri Abdisatrijo
Direktur SDM dan Hukum: Tina T Kemala Intan.

Pekerja Demo Kebijakan PT Semen Indonesia, Kinerja Amburadul

Ratusan buruh berunjuk rasa menuntut kebijakan PT Semen Indonesia di DPRD Tuban, Rabu (12/2/2020). (foto/Dok)

Federasi Serikat Karyawan Anak Perusahaan Semen Indonesia (FSKAP-SI) menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (12/2/2020) yang lalu.

PT Semen Indonesia dirasa sangat merugikan anak perusahaan, Afiliasi dan penunjang salah satunya adalah TOR (term of refrence) atau kerangka acuan kerja perusahaan BUMN tersebut.

Ratusan buruh itupun menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik, mulai dari kantor PT Semen Indonesia pabrik Tuban, gedung DPRD Tuban, dan kantor Pemkab Tuban.

Kordinator aksi, Kusmen mengatakan, massa aksi menuntut agar Managemen PT Semen Indonesia mengevaluasi kebijakan yang merugikan anak perusahaan, Afiliasi dan penunjang yang berdampak terhadap 15.500 pekerja.

Para buruh juga membentangkan spanduk berisikan kritik, diantaranya jangan lupakan jas merah, menolak sentralisasi perhitungan gaji anak perusahaan, dan lain sebagainya.

“Kesejahteraan belum dinikmati dan mutlak harus kita dapat, management agar merubah TOR atau kerangka acuan kerja Semen Indonesia yang merugikan pekerja,” ujarnya saat aksi.

Kusmen meminta, agar managemen PT Semen Indonesia untuk mensterilkan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) yang punya kompetensi dalam pengelola tenaga kerja.

Selain itu juga mendesak untuk kontrak kerja kepada anak perusahaan, Afiliasi dan Penunjang sesuai dengan gred gaji pekerja yang rata-rata bekerja 25-30 tahun, yang tidak lagi ukurannya UMK dan memberikan kerja seluas-luasnya pada warga terdampak.

“Kami mendesak DPRD dan Bupati untuk melindungi pekerja Tuban, serta mendukung aspirasi dari buruh,” ungkapnya.

Sayang, saat aksi di gedung dewan berlangsung, para massa tidak bertemu dengan wakil rakyat dikarenakan seluruh anggota dewan sedang kunker ke luar Provinsi.

“Semua aspirasi ini akan kita sampaikan ke pimpinan, karena seluruh anggota DPRD sedang melakukan kunjungan dinas di Kendari,” ucap Bagian Kabag Umum Sekretariat Dewan Tuban, Sujarno.

Aksi buruh itupun berlanjut di gedung Pemkab berikutnya ditemui Kabid Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, Wadiono. Pemkab sangat mendukung aspirasi massa, selama tuntutannya sesuai dengan regulasi atau kebijakan yang ada.”Draf tuntutan sudah kami bawa untuk disampaikan ke Bupati, akan dikaji dulu tentunya,” beber Wadiono. (*)

> Penulis  :   Salahudin Ramli/Muslim<
> Editor    :   FS. Donggo<
> Redaksi :   Media Stabilitas<