admin November 19, 2020

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla..(Foto: Dok Media Stabilitas)

MEDIA STABILITAS.COM, – (JAKARTA)  –   Pemerintah menyiapkan rancangan aturan turunan dari Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Pada aturan ini, pemerintah akan mengatur hak atas tanah, tata cara pelepasan tanah hingga pengaturan ruang bawah tanah, atas tanah juga atas tanah. Pemerintah juga mengatur hak pakai dengan jangka waktu tertentu diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.

Menteri ATR: UU Ciptaker Dorong Akselerasi Reforma Agraria ?

Reforma agraria menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, reforma agraria meliputi penataan pemilikan, pemanfaatan, pemanfaatan dan penguasaan tanah (P4T) yang menargetkan legaslisasi 4,1 juta aset melalui sertifikasi tanah serta menargetkan resdistribusi tanah.

Iustrasi bank tanah. (ist)

RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah. Di dalamnya, ada program yang akan mempengaruhi sektor pertanahan, yakni pembentukan bank tanah. Kira-kira, apa fungsi dan perannya ya, Sahabat 99?

Senin, 5 Oktober 2020, lalu DPR telah mengesahkan Omnibus Lawa RUU Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Pengesahan RUU ini, ternyata turut mempengaruhi Undang-Undang Agraria, Sahabat 99. Pasalnya, di sektor pertanahan, pemerintah dikabarkan akan membentuk bank tanah.

Berikut informasi lengkapnya:

Apa Itu Bank Tanah?

Kamu baru kali ini mendengar istilah bank tanah ?

Secara umum, ini merupakan praktik membeli atau mengambil alih tanah guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan tata ruang

Dalam hal ini, pembentukan lembaga ini bertujuan untuk melakukan Reforma Agraria dan redistribusi tanah pada masyarakat.

Sehingga tanah di Indonesia bisa digunakan dengan lebih optimal untuk pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan lainnya.

Sebelumnya, bank tanah di Indonesia tertuang UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1.

Namun, melalui RUU Omnibus Law Ciptaker, hukum agraria ini diperbarui dan tertuang dalam Pasal 125-135 Undang-Undang Omnibus Law.

Revisi UU Agraria ini dirasa penting karena selama ini ada banyak tanah negara yang sulit untuk digunakan ketika dibutuhkan.

Bahkan, pemerintah harus melakukan pembebasan tanah terlebih dahulu.

Pasalnya, banyak masyarakat yang tidak mematuhi tata guna lahan ketika membangun hunian.

Termasuk Klaster Pengadaan Tanah dalam Undang-Undang Omnibus Law ?

Pembentukan bank tanah sendiri termasuk dalam klaster pengadaan lahan di UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, ekonomi, reforma agraria, dan lainnya.

Tak hanya itu, klaster ini juga mengatur mengenai pengadaan tanah, kepemilikan saham dan lahan, pelepasan tanah, hingga pemberian jangka waktu Hak Guna Lahan dan Hak Guna Usaha.

1. Hukum Bank Tanah dalam UU Agraria Omnibus Law Cipta Kerja :

Penasaran apa saja landasan hukum pembentukan lembaga ini?

Berikut rincian pasal dan ayat yang mengaturnya di dalam Undang-Undang Omnibus Law :

Pasal

Ayat & Isi

Pasal 125

  1. Pemerintah Pusat membentuk badan bank tanah
  2. Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
    1. merupakan badan khusus yang mengelola tanah
  3. Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan
  4. Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah

Pasal 126

  1. Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:
    • a. kepentingan umum
    • b. kepentingan sosial
    • c. kepentingan pembangunan nasional
    • d. pemerataan ekonomi
    • e. konsolidasi lahanf. reforma agraria
  2. Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit tiga puluh persen dari tanah negara yang diperuntukkan

Pasal 127

Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan non profit

Pasal 128

Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari :

  • a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  • b. Pendapatan sendiri
  • c. Penyertaan modal negara
  • d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

  1. Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan
  2. Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai
  3. Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya
  4. Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberikan kewenangan untuk :
    • a. melakukan penyusunan rencana induk
    • b. membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/persetujuan
    • c. melakukan pengadaan tanah; dan
    • d. menentukan tarif pelayanan
  5. Penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 130

Badan bank tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 terdiri atas :

  • a. Komite
  • b. Dewan Pengawas
  • c. Badan Pelaksana

Pasal 131

  1. Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan beranggotakan para menteri dan kepala yang terkait
  2. Ketua dan anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan

Pasal 132

  1. Dewan Pengawas berjumlah paling banyak tujuh orang terdiri dari empat orang unsur profesional dan tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah Pusat
  2. Terhadap calon unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses seleksi oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya disampaikan ke DPR untuk dipilih dan disetujui
  3. Calon unsur profesional yang diajukan ke DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dua kali jumlah yang dibutuhkan

Pasal 133

  1. Badan Pelaksana terdiri dari Kepala dan Deputi
  2. Jumlah Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komite
  3. Kepala dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komite
  4. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh Dewan Pengawas

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana diatur dengan Peraturan Presiden

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah

2. Pandangan Kontra dari Sejumlah Organisasi Masyarakat

Meski disebut akan menyempurnakan program reforma agraria, sejumlah anggota masyarakat menyuarakan ketidaksejutuan mereka.

Pasalnya, RUU ini dipandang bertentangan dengan UUPA 1960 dan isinya secara kuat mendukung Hak Menguasai dari Negara menjadi jenis hak yang baru.

Yakni disebut juga sebagai Hak Pengelolaan.

Sehingga berpotensi menghidupkan kembali sistem domain verklaring yang telah dihapus.

Sistem tersebut akan menetapkan kepemilikan tanah sebagai milik negara jika seseorang tak bisa membuktikan kepemilikannya.

Program reforma agraria sendiri dirasa akan semakin terhambat, karena masuknya lahan terlantar sebagai objek.

Tak hanya itu, revisi UU Agraria ini dipandang akan memberi imunitas pada penguasaan tanah sekala besar.

Namun, Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir akan adanya dominasi dari oknum tertentu.

Sebab seluruh program terkait hukum agraria ini telah diatur sedemikian rupa dan melibatkan banyak pihak. (**)

Tag              : Kementerian ATR/BPN 
Penulis       : FS. Donggo
Editor         : FS. Donggo
Redaksi      : Media Stabilitas
Foto            : Kamal Jaya