admin June 18, 2019

Gambar Ketua MK, Anwar Usman (kedua kiri) bersama sejumlah 8 anggota Hakim konstitusi lain sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya di gedung MK , Jakarta. (Foto Dok: Media Stabilitas Group)

Penulis: Fathullah,S.Donggo adalah CEO & Owner Media Stabilitas Group dan Direktur Peneliti LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI-PUSATI)

JAKARTA, (HarianStabilitas.Com) – Pemandangan yang tidak biasa Pada Jumat 14 Juni 2019, baru lalu, gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menjadi pusat perhatian bangsa ini. Alasannya, di tempat ini akan digelar sidang pendahuluan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menilai banyak kecurangan.


Infografis Biodata Ketua MK Anwar Usman @2019. Harian Stabilitas. (ist)

Persidangan di MK kali ini, sebenarnya sama saja dengan persidangan lain yang pernah dilangsungkan di gedung yang memiliki sembilan pilar di bagian depannya itu. Namun yang sangat membedakan antara lain, sidang sengketa Pilpres 2019 bakal menentukan siapa yang bakal memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan, yaitu untuk priode 2019- 20123 mendatang. Hakim MK Anwar Usman (kiri) yang menjadi Ketua MK menggantikan Arief Hidayat (tengah) dalam suatu kesempatan sidang di MK. (ist)

Dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 Di MK, Integritas Dan Kredibilitas Anwar Usman dan kawan-kawan diperlihatkan serta Diuji untuk mengatasi dari berbagai interpensi politik luar dalamnya.

Ada pandangan dan memprediksi dari beberapa kalangan berpendapat bahwa lembaga hukum MK di nilai mampu memilah serta memilih mana yang di loloskan dan mana yang tidak”. Hal ini diungkapkan salah satu pemberhati anti korupsi, Fathullah,S.Donggo, ketika ditanya soal proses sengketa Pilpres 2019 yang menghebohkan nasional saat ini.

” saya menilai bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memiliki tantangan untuk mengembalikan kepercayaan publik sehingga dapat mengangkat marwah lembaga negara tersebut lebih professional dan adil bersama anggota MK lain memiliki pandangan yang sama,” ungkap Direktur peneliti LSM Komite Anti korupsi indonesia (KAKI), Fathullah,S.Donggo, di Jakarta.

“Saya ucapkan selamat kepada Anwar Usman. Tentu kita berharap, beliau dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi MK selama ini, salah satunya mengembalikan kepercayaan publik,” kata putra asal Donggo Bima ini.

“ integritas hakim konstitusi juga diharapkan terjaga, dan meningkat dibawah kepemimpinan Anwar Usman sebagai ketua MK”

Grafik Gugatan Prabowo-Sandi berakhir ke MK. (Foto: dok)

Ia secara khusus menyoroti mengenai integritas dan kredibilitas hakim konstitusi sehingga dirinya berharap ke depannya, para hakim konstitusi tidak melakukan pelanggaran kode etik, yang berimbas pada kepercayaan public, paparnya.

Sebelumnya, Pelaksanaan Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019 akan menjadi tantangan MK di bawah kepempinan Anwar Usman. Integritas MK akan sangat terlihat pada Pilkada dan Pemilu, karena akan ada gugatan-gugatan ke lembaga tersebut sehingga dirinya berharap MK dapat menjaga dan meningkatkan integritasnya di pertaruhkan utmanya ke Sembilan hakim tersebut.

Anwar Usman Jadi Ketua MK Atas Voting 2018.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk jabatan periode 2018 hingga 2020, menggantikan Arief Hidayat yang telah nabis masa jabatannya. Keputusan Pemilihan Ketua MK ini diambil dengan voting berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Pleno Hakim Konstitusi (RPH) yang terbuka untuk umum.

“Berdasarkan hasil voting ini, maka ditetapkan Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Ketua MK terpilih periode 2018 hingga 2020,” ujar Anwar Usman yang juga memimpin jalannya RPH di Gedung MK Jakarta, pekan lalu.

Dari voting tersebut muncul dua nama Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman dan Suhartoyo. Hasil voting tersebut adalah, Hakim Konstitusi Anwar Usman mendapat lima suara dan Hakim Konstitusi Suhartoyo mendapatkan empat suara.

Mantan Bintang Film “Anwar Usman” Pimpin Sidang Sengketa Pilpres 2019

Singkat cerita tentang perjalanan karier Anwar Usman (AUS) ilmu hukum ini terungkap. Selama menjadi mahasiswa, Anwar Usman aktif dalam kegiatan teater di bawah asuhan Ismail Soebarjo. Selain sibuk dalam kegiatan perkuliahan dan mengajar, Anwar tercatat sebagai anggota Sanggar Aksara.

Di samping menggeluti dunia pendidikan, Anwar Usman juga dikenal sebagai seorang pecinta dunia seni. Selama mahasiswa dia aktif di dunia teater. Bahkan, dia sempat bermain film Perempuan dalam Pasungan pada tahun 1980 yang dibintangi Nungki Kusumastuti, Frans Tumbunan dan Rini S Bono, yang disutradarai Ismail Soebardjo.

Sidang Sengketa Pilpres 2019 Memanas?

Tak heran, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga selaku pemohon mengaku akan berjuang habis-habisan untuk mementahkan kesimpulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam gelaran Pilpres 2019. Pihaknya mengaku sudah mengerahkan semua daya dan upaya dalam menyusun fakta dan data untuk diajukan sebagai bukti di sidang MK.

“Kami yakin secara substansi telah sampai pada batas kemampuan manusia, ikhtiar terbaik secara kelemahan sebagai insan kami serahkan ini kepada yang maha memutuskan. Kita mengutip apa yang disampaikan Pak Novel Baswedan, ‘takut itu tidak memperpanjang umur, berani tak memperpendek umur’, maju bismillah…,” kata anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana yang lansir Liputan6.com, akhir pekan lalu.

Untuk menunjukkan keyakinan itu, dalam sidang pendahuluan, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga akan hadir penuh untuk memaparkan permohonan mereka. Semua (tim hukum) akan hadir, Bambang Widjojanto (BW), Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Aimir, dan Zulfadli. Pak Prabowo dan Bang Sandi belum dipastikan besok hadir, tapi kita lihat saja, ujar Denny.

Denny menambahkan, dalam persidangan perdana, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga akan mengikuti alur persidangan di MK. Tak akan ada aksi yang membuat heboh atau kejutan pada sidang pendahuluan ini. Justru menurut Denny, kejutan itu sudah dihadirkan tim hukumnya ke publik sebelum sidang digelar.

Terkait cawapres Pak Ma’ruf Amin. Lalu terkait dana kampanye Pak Jokowi. Besok ditunggu saja, tapi kejutan sih nggak ada, karena semua akan mengacu pada permohonan sengketa Pilpres 2019, tambahnya. Dan, Justru saat ini timnya disibukkan dengan upaya memperkuat nota permohonan yang sudah diserahkan ke MK. Caranya, antara, lain dengan memperkuat posisi saksi yang akan memaparkan dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019.

Untuk saksi sudah disiapkan yang kredibel, tapi nanti tentu disampaikan (sosok saksinya). Soal siapa saja saksi-saksi tersebut belum bisa dibocorkan. Kesiapan menghadapi sidang pendahuluan juga disampaikan Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin selaku pihak terkait dalam kasus ini.

Kuasa Hukum 01: Tuduhan 02 Tidak Ada Yang Serius?

Sementara itu, menurut Koordinator Tim Hukum, Yusril Ihza Mahendra, tidak ada hal yang serius untuk ditanggapi terkait dengan tuduhan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga. Semuanya disikapi dengan tenang.

“Kami tidak terpancing dengan masalah Pak Ma’ruf Amin soal menjadi pegawai BNI Syariah, karena kami melihat hal itu tidak usah dipersoalkan di MK. Begitu juga persoalan sumbangan dana kampanye Pak Jokowi, itu sebenarnya tidak menjadi fokus, tapi biarlah, itu sudah menjadi bagian propaganda dari pihak pemohon,” ujar Yusril.

Sementara itu, keyakinan juga diperlihatkan KPU selaku pihak termohon dalam sengketa ini. Pihak KPU yakin, jawaban dan alat bukti yang mereka punya akan mementahkan tuduhan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga terkait dugaan kecurangan dalam gelaran Pilpres 2019.

Sebelumnya sudah bisa membahas strategi dan alat bukti yang disiapkan secara detail untuk menghadapi persidangan ini. Yang jelas, pihaknya sangat yakin, dengan alat bukti yang dimiliki akan bisa menampik tudingan dari pemohon.

Bawaslu Tak Di Dampingi Kuasa Hukum?

Sedangkan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menyatakan keyakinan serupa terkait persidangan sengketa pilpres 2019. Sebagai pihak yang memberi keterangan dalam sidang sengketa pilpres ini, Bawaslu tak akan didampingi kuasa hukum.

“Kita sudah menyiapkan keterangan tertulis dan sudah disampaikan ke MK. Bawaslu tidak diwalili kuasa hukum. Bawaslu akan diwakili oleh Ketua atau Anggota Bawaslu,” jelas Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar.

Karena hanya sebagai pemberi keterangan, dia mengatakan Bawaslu hanya mengikuti alur persidangan dan memaparkan apa adanya terkait tugas yang dilakukan lembaga ini saat berlangsungnya Pilpres 2019.

Jalan Menuju Putusan Akhir Di MK Siapa Putra Terbaik RI-1?

Gedung Mahkamah Konstitusi sebagai saksi lembaga hukum terakhir bagi bersengketa (istimewa)

Hingga akhir Juli 2019 mendatang, perkara lain harus menyingkir dulu dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Selama sekitar enam pekan ke depan, MK hanya akan fokus pada penyelesaian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, khususnya sengketa Pilpres 2019. Inilah yang menjadi prioritas MK saat ini.

Proses Awal Sidang Di MK?

“Sidang awal hingga akhir selalu dimulai jam 09.00 pagi. MK mendahulukan perkara sengketa hasil pilpres 2019 lebih dulu dibanding perkara lain, karena berdasarkan undang-undang, perkara ini harus selesai dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak teregistrasi, sementara pileg adalah 30 hari kerja,” ujar Juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis lalu.

Menurutnya, agenda persidangan adalah pemeriksaan pendahuluan, yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan dari pemohon. Pada tahap ini pemohon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya setelah sebelumnya menyerahkan permohonan.

“Kemudian permohonan itu diregistrasi di dalam sidang, pemohon juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya di depan persidangan, di depan termohon (KPU), di depan pihak terkait (Tim Capres Jokowi-Ma’ruf Amin) dan (pihak pemberi keterangan) Bawaslu,” jelas Fajar.

Hakim konstitusi dalam memutus perkara sengketa mendasarkan pada tiga hal, yakni fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Karena itu pula dia meminta semua pihak, agar tidak mendesak para hakim konstitusi di luar forum persidangan untuk memutus secara sepihak.

Secara garis besar sebetulnya MK hanya memutus sengketa pilpres yang terkait dengan perselisihan suara, sementara dalam berkas permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ingin MK tidak hanya memutus soal selisih suara, tapi juga terkait dengan pelanggaran administrasi.

Keyakinan hakimlah yang akan berperan besar nantinya dalam memutus perkara. Tentu saja dengan tetap memperhatikan fakta serta alat bukti yang dipaparkan di persidangan. Karena itu, penting kiranya para hakim konstitusi memiliki rekam jejak yang bersih agar putusannya menjadi kredibel. Demikian paparan Fajar. (Red*HS)
#Penulis:Wartawan senior asal Donggo Bima > Fathullah,S.Donggo
# Editor: Wahyu,S.