admin April 4, 2018

Aksi demi dari Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) Bima di depan kantor Bupati Bima dalam rangka menuntut para pelaku oknum OTT dapat diproses secara tuntas, justru jangan ditangkap lalu dilepas begitu saja. (ist)

“Tak Tahu Alasan Pihak Kepolisian Lepas Terlapor OTT dan LMND Bima Sorot OTT Try Out dan Copot Direktur RSUD Bima”

BIMA , (Harian Stabilitas.Com) – Sudah sejumlah kasus belakangan ini marak dan menggila. Dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bima berhasil menangkap beberapa oknum Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Diantaranya, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi di Jembatan Timbang dan oknum Kepala Seksi (Kasi) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Termasuk, oknum di PT. Pelni Bima. Kamis (21/3/2018, lalu. tim dibawa kendali Drs.H.Dahlan,M.Noer kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap, Haji Ahmad Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Bolo.


Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus try out pada UPT Dikbud Kecamatan Bolo beberapa waktu lalu oleh Tim Saber Pungli, terus menggelinding. Kali ini sorotan pada OTT yang tidak jelas kesimpulannya itu datang dari Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) Bima. Isu pencopotan Direktur RSUD Bima pun menjadi salah satu tuntutan dan menjadi sorotan banyak  pihak. Tidak terkecuali penegak hukum Polres Bima yang di nilai diskriminatif.


Dalam menyikapi hal tersebut, puluhan aktifis garis keras ini, mendatangi Kantor Pemab Bima, guna menanyakan keseriusan Pemkab setempat terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat dunia pendidikan tersebut.


Sebut saja salah satu warga pendemo, Fikrin, dalam orasinya yang dijaga ketat aparat Sat Pol setempat, menuding Pemkab sengaja tutup mata soal OTT yang menimpa salah satu dinasnya.  Pemerintah Kabupaten Bima (Pemkab) mestinya tidak pura-pura diam soal dugaan pungli di UPT Dikbud Bolo tersebut. OTT bukanlah peristiwa biasa. Apalagi OTT yang dilakukan Tim Saber, demikian suara teriakan para pendemo tersebut.


“Try Out dengan menarik uang yang jumlahnya bervariasi di lakukan UPT Dikpora Kecaman Bolo saat ini adalah bentuk Libelisasi Pendidikan di Kabupaten Bima, ini adalah bukti kebobrokan yang di lakukan Pemda sejak dulu hingga hari ini,“ tudingnya. 


Pada kasus Itu, tambahnya, pihak pemerintah (wakil bupati,red) khusus sebagai ketua Tim Saber Pungli sangat bobrok dalam menangani kasus OTT yang menjadi sorotan publik. Sebabnya OTT itu tidak ada kejelasan dan kesimpulannya sampai saat ini.


“Kalau memang pemerintah mau serius hilangkan praktek korupsi, tidak mungkin berjalan setengah hati seperti ini,” tudingnya.


Bupati Bima Mandul Dan Tutup mata.


Bagian dalam suara pendemo menyebut bahwa  Bupati Bima dan wakilnya tidak amanah dalam pengertian dari pancasila dan UU 1945 ditegakan, tidak mungkin terjadi kebobrokan yang di lakukan Oleh Pemda hari ini, menegakan pancasila dan UUD 1945, tidak pernah di lakukan Pemda, Kami minta kepada Bupati bima untuk menyikapi beberapa kasus pungli dan kasus OTT yang di atas namakan Try Out itu. Demikian suara teriakan mereka.


Pada kasus yang terjadi di kabupaten Bima, papar mereka, Pihak Pemda dengan sengaja menciptakan Konflik di Daerah kabupaten bima, Karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait masalah OTT dan beberapa kasus lain hingga korupsi sudah sangat kronis di bima.


“Dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Bima, kami nyatakan Pemda sengaja mencintakan permasalah yang ada di Kabupaten Bima, yang dengan sengaja membiarkan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Bima saat ini tidak ada penyelesain. Dua kali di Operasi Tangkap Tangan (OTT) try Out 50 ribu, OTT Dinas Cacatan Sipil oleh Tim Saber Pungli, tidak ada penyelsaian secara transparan di lakukan, justru ditutup-tutupi” jelasnya pada 26 Maret 2018,  baru lalu.


Pemerintah Kabupaten Bima sampai saat ini, sudah menunjukan kelemahan mereka dalam penegakan hukum yang ada di NKRI khususnya di wilayah hukum Kabupaten Bima.


“Ini menunjukan kelemahan oleh pihak bupati bima hari ini dan pihak penegak hukum. Ini merupakan tanda tanya besar bagi kita semua, dan jangan heran ketika terjadi konflik di mana-mana karna memang penyelesaian kasus tidak pernah dilakukan oleh penegak hukum lebih-lebih oleh Bupati Bima,” terangnya. 


Bupati Bima Tak  mampu Atasi Masalah.

Pada kesempatan itu juga, dia masih menanyakan sikap yang di lakukan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak tegas pada masalah Kasus OTT dan pembangunan yang ada di Wilayah Kabupaten Bima.


“Kenapa kemudian hari ini di lakukan pelepasan terhadap Kasus OTT, Apa yang terjadi di sini, kenapa Bupati Bima tidak mampu selesaikan masalah-maslaah yang terjadi, Pembangunan Infrastrur jalan dan pembangunan jembatan Cenggu yang sudah di laporan KPK,” ungkapnya. 

Berhubung Bupati Bima dan jajarannya sedang rapat di ruangan kerjanya. Asisten I Drs. M. Qurban yang menemui para mahasiswa, mewakili Pememrintah Daerah (Pemda) mengaku, pihak Pemda tidak tahu sama sekali apa alasan kepolisian melepas Pelaku yang kena OTT pada saat itu.

“OTT itu sudah ditangani langsung oleh pihak kepolisian. Kalau masalah dilepaskan itu bukan urusan kami, Itu kewenangan mereka dan kami tidak tahu itu kenapa mereka melepas, Kami tidak masuk ke ranah itu,” tegasnya.

Untuk lebih jelas, kata dia, publik atau masyarakat bisa menanyakan langsung ke pihak Polres Bima yang manangani kasus OTT pada saat itu. 

“Yang jelas OTT itu langsung di tangani oleh Saber Pungli, Pelepasan terlapor yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli ke Polres Bima tentu bukan ranah Pemerintah tapi ranah polisi. Dan untuk masalah ini, silahkan publik bertanya ke Polisi saja,” tutupnya. (Red*Harian Stabilitas/Albero)