Team Redaksi September 25, 2020

Penulis:Firdaus

Momentum Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) kali ini akan terlihat berbeda dibandingkan dengan Pilkada di Tahun sebelumnya, dimana Indonesia saat ini sedang diperhadapkan dengan adanya Virus Covid-19 yang melanda Negara, sehingga hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi keberlangsungan Pilkada serentak di Indonesia itu sendiri.

Misalnya salah satu Daerah yang menjadi dampak dari Virus Corona ini adalah Daerah Sumatera Selatan (SUMSEL) yang awalnya sudah mengagendakan pelaksanaan Pilkada di Tahun 2020 dengan menyelenggrakan Pemilihan Kepala Daerah di 7 Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Selatan resmi di undur dan akan dīagendakan pada Tahun 2021.

Namun disisi lain, kita juga melihat beberapa Daerah yang sedang mempersiapkan diri untuk bisa tampil dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 ini, dan bahkan sebagian Calon Kepala Daerah yang siap tampil di Pemilihan Kepala Daerah ñaņti tidak sedikit yang sudah resmi mendaftarkån diri di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masińg-masing, ķarena dianggap sebagai daerah yang aman dari åncaman Virüs, namun tidak menutup kemungkinan Daerah-Däerah yang di justifikasi sebagai Daerah yang aman dari penyebaran Covid-19 ini akan mengalami relaksasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini.

Kehadiran virus covid-19 di indonesia saat ini sangat mengancam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri baik dibidang ekonomi maupun dibidang pendidikan sehingga tidak mengagetkan apabila mayoritas masyarakat indoneşia menolak pelaksanaan pilkada serėntak tahun 2020 ini, karena kerumunan massa dalam hal ini bisa saja menciptakan klaster baru penyebaran virus di indonesia lebih khususnya pada daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada tersebut.

Perkembangan kasus Virus Covid-19 di Indonesia saat iñi semakin meningkat, seperti yang terjadi di Jakartå misalnya, sehingga membuat Pemerintah Daerah (PEMDA) Jakarta mengambil langkah untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang kemudian kitä juga tidak tahu kapan berakhirnya. Tentu Hal ini bisa saja akan berdampak pada Daerah-Daerah lain, tergantung seperti apa keseriusañ Pemerintah dalam menangani kasus penyebaran Covid-19 yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Belum lagi kasus yang terjadi baru-baru ini yang mengakibatkan Sekertaris Daerah (SEKDA) Jakarta SAIFULLAH meninggal dunia karena positif Virus Corona, Komisioneř Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sekarang sedang melaksanakan isolasi mandiri karena positif Covid-19, dan mungkin ada banyak lagi Calon Kepala Daerah yang akan tampil di Pilkada nanti yang positif dari Virus yang berbahaya ini. Hal inipun bisa saja mengancam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan diundur.

Kekhawatiran tentang meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia inipun membuat ketua Majelis Permusyawwaratan Rakyat (MPR) menilai Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) dan Komisi Pelihan Umum (KPU) perlu mempertimbangkan kebijakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 apabila kasus Pandemi Covid-19 terus meningkat, Dan tidak perlu memaksakan apabila situasi cukup rişķan, karena kesehatan masyarakat saat ini menjadi prioritas bersama.

Dalam hal ini, desakan masyarakat untuk menunda pelaksanaan pilkada 2020 ini terus dilakukan sehingga membuat pemerintah pusat dalam hal ini MENDAGRI pempertimbangkan dua opsi untuk mengantisipasì munculnya klaster bâru covid-19, dimana dua opsi itu adalah membuat PERPPU yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan dan penegakan hukum tentang covid ini atau merevisi PKPU tentang peläksanaan pilkada itu sendiri.

Ķita tidak tahu bagaimana perkembangan kasus còvid-19 kedepannya, ūntuk itu Kebijakan dan regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah akan menjadi penentu bagi “terselenggara atau tidaknya” Pilkada Serentak Tahun 2020. Walahu’alam bishawwab.(*)