admin July 24, 2020

Salah satu proyek yang di duga banyak sabotase korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) di Lawata, Kota Bima , Nusa Tengara Barat. (Foto/dok  koran Stabilitas)

MEDIA STABILITAS.COM,- (BIMA)  –  Panorama indah nan eksotik yang terpancar di destinasi wisata Pantai Lawata Kota Bima, sungguh tidak dinafikan, begitu memesona. Ragam tampilan dan suguhan karya dari polesan yang ada sekarang, sepertinya ingin menjawab, hasrat dari visi Dinas Pariwisata Kota Bima yang menargetkan 1 juta wisatawan hadir di Kota ini.

Pun berbagai perubahan penataan dihajatkan, demi menarik para wisatawan. Hasilnya, memang wisatwan mancanegara pun lokal diluar Bima, masih belum terukur. Hanya tidak ditampik, geliat kunjungan warga lokal Bima, begitu tampak di kawasan wisata di pintu masuk Kota Bima ini.Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan pengadaaan alat penunjang, begitu jor-jor-an direalisasikan pemerintahan Lutfi-Feri.

Al-hasil, mulai dari Kolam Renang, Zet Sky, Banana boat dan mesin karcis, gajebo yang di-isi para pegiat ekonomi kecil serta lainya, tampak di Lawata. Anggaran Miliaran rupiah, tertanam di kawasan ini, dari serapan APBD Kota Bima tahun 2019 yang lalu dan terjadi dugaan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Kini sejumlah paket proyek tersebut mengundang tanya dan dugaan, ada sesuatu yang janggal didalamnya. Bau korupsi menyengat ?, memancing, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima Kota, turun cek and ricek, apakah ada dugaan korupsi membungkus kerja proyek-proyek itu.

Data awal yang dimiliki Polisi, bukan saja hasil laporan masyarakat, ada pula data dari informasi lewat pemberitaan di media sosial, semuanya mengarah ke-dugaan bahwa fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di Pantai Lawata, mulai dari Kolam Renang, Zet Sky, Banana boat dan mesin karcis dugaannya bermasalah.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota IPTU Hilmi Manossoh Prayoga menyampaikan, setelah menerima laporan dan informasi dari masyarakat, tim langsung menuju pantai Lawata untuk dilakukan pengecekan.

Kolam renang terlihat memiliki saluran pembuangan, banana boat terlihat ada 4 unit dan terlihat ada 2 banana boat yang sudah terpompa dan 2 unit masih dalam keadaan tergulung.

“Sedangkan mesin karcis masih dalam keadaan baik saat diperiksa kemarin, walaupun sebelumnya sudah ada laporan bahwa mesin karcis tersebut sempat rusak,” ujarnya, Kamis kemarin.

Guna memastikan sejumlah paket proyek itu bermasalah atau tidak, jelas Hilmi, Unit Tipikor telah melayangkan surat permintaan dokumen ke Dinas Pariwisata Kota Bima pada tanggal 29 Februari kemarin. Namun hingga kini, dokumen yang diminta tersebut belum disampaikan oleh dinas terkait.”Kami akan periksa dulu dokumennya, untuk memastikan adanya masalah atau tidak,” katanya.

Setelah itu, pastinya, akan ditindaklanjuti penyelidikan lapangan serta pengambilan keterangan sejumlah pihak terkait. “jika ada dugaan tindak pidana didalamnya, tentu akan berproses sebagaimana aturan kerja yang berlaku,”sebutnya.

KAJARI: BANYAK KEJAHATAN KKN DI BIMA ?

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba Bima, Widagdo,MP. (ist)

“Banyak kejahatan korupsi di bima ini, tapi butuh waktu lama untuk mengungkapnya. Salah satu kasus yaitu kasus ADD, kasus APBD dan masih banyak sekali, termasuk di Kabupaten Bima, Nusa tenggara Barat,NTB.

“Banyak kejahatan korupsi di bima ini, tapi butuh waktu lama untuk mengungkapnya. Salah satu kasus yaitu kasus ADD, kasus APBD dan masih banyak kasus lain yang harus dibidik secara khusus oleh aparat penegak hukum di Bima ini,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba Bima, Widagdo,MP saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu (14/3/2020) siang oleh sejumlah wartawan lokal dan regional di Kotamadya serta di Kabupaten Bima,Nusa Tenggara barat.

Kendati banyak dugaan korupsi yang terjadi, namun Kajari mengaku membutuhkan waktu lama untuk mengungkapnya, apalagi yang terjadi adalah kasus yang hanya merugikan negara 30-40Juta, seperti kasus ADD dan lainnya.

“Kalau kasus yang merugikan negara sekitar Rp.30-40Juta, kita sarankan untuk dikembalikan saja uang yang disalahgunakan tersebut. Tapi, bila dilakukan berkali-kali, maka kita borgol saja tangannya, karena dianggap akan menjadi masalah besar bagi negara bagi pengelola yang demikian,” paparnya.

Khusus kasus ADD kata Kajari, saat ini tengah diserahkan semua ke inspektorat Kabupaten Bima untuk dilakukan pemeriksaan secara internal pemerintah Daerah. Karena antara pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian dan Pemkab Bima telah melakukan tandatangan MoU terkait penggunaan ADD se Kabupaten Bima.

“Nah, kalau ada indikasi kejahatan yang dilakukan oleh Kades atau stafnya, maka tidak harus Jaksa dan polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan, tapi harus melalui pemeriksaan oleh pihak inspektorat lebih dulu. Bila, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan atau merugikan negara, maka disarankan untuk dikembalikan ke kas negara hasil temuan itu,” urainya.

Sementara, bila tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang negara, maka jalur hukum pidana harus dilakukan.”Kita tidak akan tolerir, bila ada oknum kades yang korupsi ADD yang nilainya mencapai ratusan Juta rupiah,” tegasnya.

Sebenarnya kata Kajari, dengan adanya kasus korupsi yang ditangani pihaknya saat ini dan sebelumnya bisa membuat efek jera bagi para ASN terutam pejabat lainnya, bukan sebaliknya. Karena itu, diharapkan kepada seluruh pemimpin Daerah baik Kota maupun Kabupaten bima, agar tetap melakukan pengawasan terhadap para pegawai dan pejabat yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan, bukan membiarkan terjadi korupsi.

“Mudah-mudahan ada efekjera dengan sejumlah kasus korupsi yang ditangani selama ini oleh kejaksaan juga oleh pihak kepolisian,” harapnya.(@)

Penulis   : Andi Priatna/Kamal Jaya/Muslim.
Editor    : FS. Donggo
Redaksi  : Media Stabilitas