admin July 28, 2020

MEDIA STABILITAS.COM,- (JAKARTA)  –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Namun, lokasi pasti ibu kota negara belum diketahui.

Namun, kisi-kisi sudah disampaikan oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas .

Danai Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia ?

Sejumlah bekas tambang dan tambang aktif batubara ada di kawasan yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya akan segera melakukan studi kajian lingkungan hidup strategis untuk memperbaiki lokasi tambang itu.(Foto/dok) 

Bank Investasi Infrastruktur Asia ( AIIB) mempertimbangkan kemungkinan untuk menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah dalam membangun ibu kota baru kelak. Adapun pada Senin (26/8/2019) lalu, Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan mengenai lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur, tepatnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

“Ya kalau mereka bicara sama kita tentu kita akan pertimbangkan,” ujar Vice President, Chief Administration Officer Luky Eko Wuryanto di Jakarta, Kamis (28/8/2019). Pembangunan Ibu Kota Seperti Bangun Kota Baru Luky menjelaskan, hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan pemerintah mengenai potensi pendanaan ibu kota baru. Walaupun demikian, pihaknya menyambut baik rencana tersebut. “Teman-teman dari AIIB sih menyambut baik rencana tersebut. Artinya kalau memang nantinya mengajukan agar AIIB men-support kita akan pertimbangkan dengan kriteria yang sudah disebutkan,” jelas dia.

AIIB merupakan lembaga keuangan multilateral yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat sosial dan ekonolmi negara-negara di kawasan Asia dan sekitarnya. AIIB baru mulai beroperasi pada tahu 2016 lalu, dan saat ini telah menyalurkan pendanaan hingga 8,53 miliar dollar AS dengan 46 proyek yang telah disetujui.

Ini Kata Kepala Bappenas Beberapa tema prioritas yang menjadi kriteria dari pendanaan AIIB merupakan infrastruktur yang berkelanjutan, mendukung konektivitas antar negara, juga memobilisasi modal swasta. Adapun pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur ibu kota baru diperkiraan membutuhkan pendanaan hingga Rp 466 triliun. Kebutuhan tersebut sebagian besar bakal didapatkan melalui Kerja Sama Badan Usaha (KPBU). “Jadi itu adalah tantangan yang besar. Tapi ya why not? Butuh ada komitmen untuk itu dan mestinya all out,” jelas Luky.

Jokowi ‘Jual’ Aset Negara di Thamrin Jakarta Rp 150 Triliun Untuk Bangun Ibu kota Baru?

Pemindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Jakarta ke salah satu lokasi di Kalimantan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencapai Rp 466 triliun. Salah satu komponen utama pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Jakarta ke salah satu lokasi di Kalimantan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencapai Rp 466 triliun. Salah satu komponen utama pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau pakai pajak kan itu APBN murni. Nah kalau pakai aset di Jakarta bisa jadi sumber penerimaan baru alias PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak),” ujarnya kepada wartawan selepas mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang lalu.

“Potensinya sangat kasar. Kami lakukan pemetaan potensi aset di Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin perkiraan Rp 150 triliun. Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun. Artinya dengan Rp 150 triliun bisa menutup untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas,” lanjutnya.

Menurut dia, anggaran pemindahan ibu kota akan masuk dalam APBN 2020 dan bersifat multiyears. Ini mengingat secara keseluruhan proses ini membutuhkan waktu sekitar 25 tahun. Mulai dari pembangunan pusat pemerintahan hingga kawasan pendukung.

“Sebentar lagi Presiden akan umumkan lokasi definitif. 2021 full konstruksi. 2024 proses pemindahan tahap pertama sudah dilakukan,” katanya.

Pada hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan pilihan pemerintah sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan.

“Kita harus melihat visi besar 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” katanya. (@)

Penulis   : Salahudin Ramli/Kamal Jaya.
Editor    : FS. Donggo
Redaksi  : Media Stabilitas