admin April 2, 2021

AHY ucapkan dalam jumpa pers usai kemenangan dari pemerintah.( Ist)

MEDIA STABILITAS.COM,- (JAKARTA 02/04/2021 ) – Kemenkumham melalui Menkumham Yasonna Laoly akhirnya mengumumkan keputusan soal dualisme Partai Demokrat.

Kemenkumham menolak permohononan yang disampaikan kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang.

Beberapa tokoh dari kubu kompetitor Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) ini pun memberi respon atas keputusan Pemerintah tersebut.

Marzuki Alie juga Hencky Luntungan misalnya, memberi respon yang berbeda terkait keputusan institusi yang dipimpin Yasonna Laoly, itu.

Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.

Hencky Luntungan, salah satu penggagas KLB Partai Demokrat, memastikan akan melakukan upaya perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Iya kami akan maju terus, melawan di PTUN,” kata Hencky melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Rabu (31/3/2021).

Sementara, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Marzuki Alie, menyatakan pihaknya siap kalah.

“Kami sudah siapkan keterangan.”

“Memang kami tahu, kami siap untuk kalah, pers rilisnya sudah ada,” ujar Marzuki kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Marzuki belum menjelaskan apakah kubu Moeldoko bakal melakukan gugatan ke pengadilan atau tidak.

“Ya kami nanti pelajari dulu,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang, ditolak.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.”

“Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC.”

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

“Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 34 tahun 2017, telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut,” jelas Yasonna.

Dalam konferensi pers tersebut, Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Kisruh Partai Demokrat Usai

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, kisruh di tubuh Partai Demokrat telah selesai dari sisi hukum administrasi negara.

Hal itu seiring ditolaknya permohonan pengesahan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat, oleh Kementerian Hukum dan HAM,

“Dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat, di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai,” kata Mahfud MD, saat konferensi pers virtual di Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (31/3/2021).

Urusan lain seperti polemik AD/ART dan lain-lain, kata Mahfud MD, bukan ranah pemerintah lagi.

Hal yang sama ditegaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Ia mengatakan, masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dituding kubu KLB tidak sesuai Undang-undang Parpol, menjadi ranah pengadilan, bukan pemerintah.

“Ada argumen-argumen tentang AD/ART tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deli Serdang, kami tidak berwenang untuk menilainya.”

“Biar lah itu menjadi ranah pengadilan jika pihak KLB Demokrat, KLB Deliserdang merasa AD/ART tidak sesuai dengan UU Parpol.”

“Silakan lah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Yasonna.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan menyelesaikan persoalan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan hukum.

Hukum yang dimaksud Mahfud MD adalah peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Mahfud MD menuturkan, pemerintah akan menyelesaikannya setelah menerima laporan resmi dari penyelenggra, kegiatan di Deli Serdang tersebut adalah KLB Partai Demokrat.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan video Tim Humas Kemenko Polhukam, Minggu (7/3/2021).

“Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan.”

“Pertama berdasarkan UU Partai Politik, yang kedua berdasar AD/ART yang diserahkan terakhir, atau yang berlaku pada saat sekarang ini.”

“Bagi pemerintah AD/ART yang terakhir itu adalah AD/ART yang diserahkan tahun 2020,” kata Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, AD/ART yang dimaksud adalah AD/ART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 Tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020.

AD/ART itu juga, kata dia, menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Nanti akan timbul persoalan apakah AD/ART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak, nanti kita nilai.”

“Kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum, karena logika hukum itu juga logika masyarakat, jadi kita tidak boleh main-main,” tutur Mahfud MD.

Mahfud MD menambahkan, jika nantinya ada pihak yang ingin mengubah AD/ART tersebut, maka pemerintah akan menanyakan mekanisme, para pihak, hingga forum apa yang menghendaki perubahan.

“Lalu kalau ada yang menginginkan perubahan, kita tanya bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubah, forumnya apa, yang hadir di dalam forum itu sah atau tidak, nanti semuanya akan nilai,” beber Mahfud MD.(**/>/<Redaksi Media Stabilitas)