admin June 24, 2020

Gedung Kementerian BUMN akan menjadi perkantoran modern yang dilengkapi dengan bentuk facade yang ikonik. (Foto: Istimewa)

MEDIA STABILITAS.COM,- (JAKARTA)  – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani Kontrak Renovasi Cladding Gedung Utama Kementerian BUMN yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat.

Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen 3 Kementerian BUMN Rizki Kurnianto dan Direktur Utama WEGE Nariman Prasetyo serta disaksikan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro termasuk pejabat eselon I Kementerian BUMN lainnya di Synergy Lounge Lantai 3, Kementerian BUMN.

WEGE telah ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana untuk mengerjakan pekerjaan struktur, arsitektur dan elektrikal selama tujuh bulan ke depan, dengan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender.

Renovasi proyek ini dilakukan pada bangunan eksisting gedung Kementerian BUMN, di atas lahan seluas ± 1,521 hektare dengan total luas facade bangunan mencapai ± 15.683 meter persegi (m2). Gedung ini terdiri dari 22 lantai dengan ketinggian top atap ± 88 m.

Nantinya, Gedung ini akan menjadi perkantoran modern yang dilengkapi dengan bentuk facade yang ikonik dan menjadi bangunan yang mengarah ke smart building serta memenuhi persyaratan green building.

“Gedung ini akan memiliki bentuk facade baru berbentuk kurva lengkung dengan jarak terjauh dari struktur eksisting 3,2 meter,” ujar Nariman di Kementerian BUMN.

Menurut Nariman, pekerjaan proyek ini memiliki tantangan tersendiri, selama pekerjaan konstruksi berlangsung, bangunan existing di harapkan dapat tetap digunakan untuk aktivitas perkantoran, selain itu akses jalan untuk pekerjaan dan material tetap sama dengan jalur masuk penghuni bangunan.

“WEGE juga fokus pada pengembangan usaha melalui transformasi bisnis ke konsesi serta pengembangan industri precast, modular dan geotech yang semakin memperkuat bisnis utama WEGE, yaitu konstruksi Gedung, tambah Nariman di akhir acara,” pungkasnya.

BUMN Bakal Jadi Ikon Medan Merdeka Selatan

Gedung Kemeterian BUMN RI. (Foto/Dok)

 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan larangan membagikan atau memberikan souvenir. Larangan ini tertuang melalui Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara bernomor SE-8/MBU/12/2019 tentang Larangan Memberikan Souvenir atau Sejenisnya.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga dikonfirmasi pun membenarkan surat edara tersebut. “Ya benar,” ucap Arya. Poin umum surat tersebut berisikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis sekaligus merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

logo BUMN.(ist)

Salah satu strategi dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut dengan melakukan efisiensi dan penghematan biaya operasional perusahaan. BUMN mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Termasuk, dalam pemberian souvenir atau sejenisnya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero atau Rapat Pembahasan Bersama pada Perum agar sejalan dengan prinsip efisiensi dan pengelolaan perusahaan yang baik.

Dalam poin maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip good corporate governance pada Persero dan Perum. Ruang lingkup surat ini memperingatkan larangan pemberian souvenir atau sejenisnya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero atau Rapat Pembahasan Bersama pada Perum.

Dengan dasar hukum, yakni UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Namun terdapat pengecualian dengan catatan larangan bagi-bagi souvenir ditujukan untuk perusahaan-perusahaan pelat merah yang berstatus publik.

“Khusus untuk Persero Terbuka, dalam rangka memastikan keterpenuhan kuorum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dimungkinkan pemberian souvenir kepada pihak pemegang saham, selain negara dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.” “Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2019,” tutup surat edaran tersebut. Surat tersebut tertera ditandatangani Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Rini Widyastuti.

ilustrasi Menteri BUMN dan Motonya ikhlak. (ist)

Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemanfaatkan lahan di Bali Utara.

Lahan ini akan dikembangkan untuk resort dan lokasi wisata layaknya Nusa Dua yang ada di Bali Selatan. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer dan Direktur Keuangan WIKA Steve Kosasih di Lantai 6 Gedung Kementerian BUMN.

Adapun acara ini disaksikan langsung oleh Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Pelabuhan (KSPP) Ahmad Bambang (AB) dan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah.

“Tugas kita saat ini adalah mengembangkan Bali Utara, karena di Bali Utara ini minus dibandingkan Bali Selatan. Pak Gubernur sudah menyampaikan dan juga pemegang saham kami meminta ITDC bantu kembangkan Bali Utata,” kata Abdulbar M Mansoer di Kementerian BUMN. (@)

>Penulis  :   Salahudin Ramli/Kamal Jaya.
>Editor    :   FS. Donggo.
>Redaksi :   Media Stabilitas Group.