admin September 22, 2020

Foto: Media Stabilitas. (ist)

MEDIA STABILITAS,- (JAKARTA) – Ini pelajaran berharga bagi perusahaan asuransi agar bertindak secara profesional. Dua petinggi PT Asuransi Allianz Life Indonesia menjadi tersangka karena diduga mempersulit pencairan klaim nasabahnya.

Mereka dijerat dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Dua pimpinan PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang menjadi tersangka adalah Presiden Direktur Joachim Wessling dan Manager Claim dr Yuliana Firmansyah.

Awal Dari Iklan?

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya me ne tapkan mereka tersangka karena tidak mau mencairkan klaim asuransi pelapor atau pasien.

Mereka terseret kasus hukum setelah penyidik menerima laporan dari pelapor Ifranius Ak Gadri yang tertuang dalam Tanda Bukti Laporan ber nomor LP/1645/IV/ 2017/ PMJ/Dit. Reskrimsus pada 3 April dan mulai disidik pada 8 Mei 2017, silam. Ifranius diketahui sebagai nasabah dan mengaku apa yang diiklankan oleh Allianz tidak sesuai dengan apa yang di terimanya.

“Keduanya sudah ditetapkan tersangka dalam kasus perlindungan konsumen. Penetapan tersangka keduanya setelah penyidik melakukan gelar perkara,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, ketika itu,  Kombes Pol Adi Adrian di Jakarta.

Kuasa hukum pihak pelapor, Alvin Lim, mengungkapkan, Ifranius terpaksa melaporkan Joachim dan Yuliana karena merasa dipersulit saat meminta klaim biaya perawatan rumah sakit. Menurut dia, Allianz selalu meminta catatan medis lengkap dari rumah sakit sebagai syarat untuk mencairkan atau klaim.

Padahal, rumah sakit tidak pernah memperkenankan memberi catatan medis lengkap karena melanggar Permenkes No 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.”Karena yang kami permasalahkan bukanlah dibayar atau tidak dibayarnya sebuah klaim. Tetapi, bagaimana dia memproses klaim tersebut, ada unsur tipu daya,” jelas dia.

Ifranius sebelumnya kepada wartawan mengaku melaporkan Joachim Wessling dan Yuliana Firmansyah kepolisi karena kecewa perusahaan asuransi tersebut menolak pembayaran klaim atas biaya perawatan di dua rumah sakit senilai Rp16 juta. “Dijanjikan 14 hari kerja pasti dibayarkan. Nyatanya, sampai saat ini enggak dibayar,” kata dia di Polda Metro Jaya.

Ifranius mengaku sudah berlangganan asuransi Allianz selama satu tahun dengan biaya premi perbulan Rp600.000. Dia memutuskan menjadi nasabah karena agen asuransi menjanjikan proses klaim yang mudah.

Kekecewaan muncul saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat sakit diare dan tifus. Saat mengajukan reimburse, Allianz memintanya melampirkan catatan medis sebagai syarat pencairan klaim. Namun, surat tersebut tidak bisa dia dapatkan karena pihak rumah sakit tidak bisa memberikannya. Pasien hanya berhak memperoleh resume medis, bukan catatan medis.

Adapun Head of Corporate Communications Allianz Indonesia Adrian D.W menyatakan jajaran pimpinan di dalam perusahaan memberi perhatian yang sangat serius terhadap kasus ini dan sepakat untuk mempercayakan dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang ber jalan.

Manajemen juga menegaskan Allianz sangat menghormati hak nasabahnya dan secara bersamaan memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kepercayaan mereka. “Proses klaim merupakan salah satu titik temu yang sangat penting bagi perusahaan dengan nasabah sehingga perusahaan senantiasa menjaga agar segala keputusan yang ada telah dikaji dengan cermat dan berdasarkan prinsip penuh kehati-hatian,” ujar dia.

Adrian menambahkan, perusahaan juga terus melakukan berbagai inovasi pelayanan yang bertujuan untuk semakin mempermudah nasabah dan mitra bisnis dalam berbagai kegiatan terkait dengan kepemilikan polis asuransi jiwa dan kesehatannya.

OJK: Industri Asuransi Tak Terimbas Kasus Jiwasraya ?

OJK Angkat Bicara?

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan bahwa industri asuransi tak terimbas kasus Jiwasraya. Namun, ia mengakui, industri asuransi membutuhkan perhatian lebih serius dalam hal perbaikan tata kelola dan kinerjanya. Untuk itu, dibutuhkan reformasi dalam bentuk pengaturan, pengawasan dan permodalan.



“Preminya masih tumbuh jadi tidak terimbas isu yang kita tangani, tapi kita butuh perhatian lebih serius karena industri ini belum pernah kita reform berbeda waktu 97-98 kita butuh waktu 5 tahun reformasi,” kata Wimboh Santoso pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Kamis (16/1/2020), baru lalu.

Data premi asuransi. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu Tahun 2019, industri asuransi mencatat penghimpunan dana yang positif, di mana premi asuransi komersial mencapai Rp 261,6 triliun atau tumbuh 6,1% year on year (yoy). Menurut Wimboh, OJK juga telah meminta seluruh direksi Lembaga Keuangan Non Bank untuk segera melihat kembali lebih rinci kinerja perusahaannya dan melakukan corrective action yang diperlukan.

OJK pun akan mengeluarkan pedoman manajemen risiko dan governance serta format laporan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas investasi, proyeksi likuiditas dan solvabilitas.



“Kita akan menginstruksikan kepada lembaga jasa keuangan untuk menerapkan risk management, resikonya apa saja, bagaimana penerapannya di setiap lembaga jasa keuangan, yang disesuaikan dengan bisnisnya. Ini penting jangan contek-contekan padahal bisnisnya beda, ada risiko likuiditas,” jelas Wimboh.

“Jadi, proyeksi cash flow harus dilakukan, jangka pendeknya, menengah dan panjangnya bagimana. Kalau ada utang jatuh temponya bagaimana, belum lagi ada risiko investasi, seperti nilai saham dan nilai tukar. Perusahaan juga harus memonitor investasinya dan dilaporkan ke top management.

Secara rutin juga dilaporkan ke masyarakat dan otoritas, supaya otoritas dapat gambaran potensi risikonya,” imbuhnya. Pernyataan Wimboh menanggapi ramainya pemberitaan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Jiwasraya mengalami gagal bayar polis seiring rugi investasi saham. BPK mencatat kerugian Jiwasraya yang juga dikategorikan kerugian negara mencapai Rp 13 triliun.

Adapun kerugian karena investasi saham juga diperkirakan terjadi di ASABRI. BPK sedang merampungkan audit di tubuh asuransi sosial yang menaungi anggota TNI dan Polri itu. Meski begitu, Wimboh sendiri mengakui, reformasi di industri ini membutuhkan waktu minimal dua tahun untuk penyelesaiannya.

“Reformasi untuk industri asuransi sudah dimulai sejak 2018. Tapi, penerapannya butuh waktu. Insyaallah di 2020 sudah mulai diterapkan. Ini agenda yang berlanjut karena di perbankan saja perlu waktu lima tahun dari 2000 ke 2005. Kita juga perbaiki ekosistemnya, bukan hanya hilirnya tapi juga hulunya,” tandas Wimboh Santoso.

Terkait Jiwasraya, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Riswinandi mengatakan, saat ini Jiwasraya sudah memiliki upaya menarik para investor strategis untuk mendirikan anak usaha.

Nantinya, anak usaha ini diharapkan dapat membantu induk memenuhi perusahaan yang sesuai ketentuan. “Kalau ada calon investor untuk perusahaan anak, akan kita evaluasi, jangan sampai dia tidak mengerti soal industri asuransi,” kata Riswinandi.

Allianz Life Jadi Tersangka, OJK Panggil Manajemen ?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memanggil manajemen PT Allianz Life Indonesia pasca ditetapkannya Joachim Wessling selaku Direktur Utama mereka sebagai tersangka. Pemanggilan terkait pendalaman kasus penolakan klaim Allianz Life Indonesia yang di duga melanggar pidana UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Tentu kita akan memanggil manajemen mereka, tapi tidak dalam waktu dekat ini kan, sekarang saja sudah Rabu, belum laporan dari polisi belum lengkap,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinandi di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Riswinandi, usai terungkapnya kasus ini tentu pengamanan dan pengawasan terhadap industri asuransi harus ditingkatkan. Namun, sekarang yang harus diketahui seperti permasalahannya, supaya ke depan tidak ada lagi ke jadian seperti ini.

“Kita dari waktu ke waktu terus diperbaiki. Bukan hanya aturan, tapi bagaiaman mereka melakukan bisnis. Gini loh kita harus lihat sesuatu itu pasti ada pertimbangan bisnisnya. Dia melihat tren apa, sebab apa, background apa, kalau ada syarat tentu ada alasan kenapa diminta syarat itu,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Riswinandi, tim OJK sedang melakukan koordinasi lebih dahulu dengan Kepolisian untuk mendapatkan informasi lebih dalam. “Jadi supaya jangan salah langkah karena ini kan industri asuransi, bukan hanya Allianz aja, mungkin kena juga gak tahun jadi harus koordinasi dulu apa latar belakang sehingga ada keputusan itu,” ujarnya. (@)

Tag              : Asuransi Jiwa
Penulis       : Andi Priatna/Salahudin Ramli
Editor         : FS. Donggo
Redaksi      : Media Stabilitas
Foto            : Kamal Jaya