admin September 22, 2020

Presiden Jokowi dan eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Istimewa)

MEDIA STABILITAS.COM,- (JAKARTA)  –  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan fakta baru yang mencengangkan terkait kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya. Hasil audit investigasi, BPK menyebutkan bahwa kasus Jiwasraya menyatakan perusahaan plat merah itu merugi sejak 2006 atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu, sejumlah direksi memanipulasi laporan keuangannya menjadi untung. “Itu laba semu akibat rekayasa akuntansi. Sebenarnya merugi sejak tahun 2006,” kata Kepala BPK Agung Firman Sampurna di Gedung BPK, Jakarta, Rabu 8 Januari 2020, baru lalu.

Berdasarkan audit BPK, laba justru dibukukan pada 2017 senilai Rp 360,6 miliar. Namun ketika itu perusahaan asuransi tersebut memperoleh opini tidak wajar akibat ada kekurangan pencadangan senilai Rp 7,7 triliun. Maka jika dilakukan sesuai ketentuan perusahaan tersebut dinyatakan rugi.

Agung menambahkan pada 2018, Jiwasraya kembali membukukan kerugian Rp 15,3 triliun. Pada 2019 hingga September kembali mengalami kerugian Rp 13,7 triliun dan pada November 2019 mengalami negatif equity Rp 27,2 triliun.

Kerugian itu disebabkan Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund yang tinggi di atas bunga deposito dan dilakukan secara massif sejak 2015. Dana dari saving plan tersebut diinvestasikan ke produk saham dan reksa dana yang berkualitas rendah sampai akhirnya terjadi gagal bayar.

Kasus Jiwasraya, SBY Bicara Upaya Turunkan Presiden Jokowi?

Sengkarut kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya menggulirkan bola panas upaya penurunan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu tersebut pun langsung dikomentari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Melalui sebuah artikel di akun facebooknya, SBY mengaku mengikuti dengan seksama dan serius perkembangan kasus Jiwasraya. Presiden keenam ini pun berpesan agar kasus rasuah ini tidak memunculkan upaya-upaya untuk menurunkan Presiden Jokowi.

Artikel berjudul “Penyelesaian Kasus Jiwasraya Akan Selamatkan Negara Dari Krisis Yang Lebih Besar”, SBY menuliskan secara detail bahwa Jiwasrayagate jangan dipolitisasi yang menyertai pembongkaran kasus gagal bayar perusahaan asuransi plat merah ini.

Apalagi sampai ada gerakan ingin menurunkan Jokowi. SBY pun mengaku tak menaruh perhatian saat kali pertama mendengar kasus ini mencuat. Ia memastikan tak terusik saat Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun.

Bahkan, saat Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan bahwa masalah Jiwasraya bermula di 2006, dirinya juga tak merasa terganggu. Apalagi, saat itu ia menjadi presiden, tak pernah dilapori telah terjadi krisis keuangan yang serius di Jiwasraya.

Namun, saat ada opini bahwa seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang, dan yang salah adalah pemerintahannya, SBY mulai gundah. “Apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi? Padahal, saya tahu bahwa krisis besar, atau jebolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir,” ucapnya.

Kini, krisis keuangan Jiwasraya telah menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik pun terjadi. Termasuk di kalangan parlemen. Rumor dan desas desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk.

SBY menyebut, awal Januari 2020, isu Jiwasraya diduetkan dengan isu Asabri. Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain, konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius.

Di kalangan DPR mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas.

Bagi SBY, perkembangan ini menarik. Meskipun kemudian koalisi pendukung pemerintah lebih memilih Panja. “Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, Saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya ‘geleng kepala’,” ujarnya.

Katanya, untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Soemarno harus kena. Menteri yang seka rang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan,” tulis SBY.

Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, SBY pun merasa harus punya sikap. SBY menegaskan, tak baik main “target-targetan”.

Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR, SBY juga tegas melarang ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu. Termasuk gerakan jatuhkan Jokowi.

“Punya niat dan motif seperti itu, itu salah besar. Nama-nama yang sering disebut di arena publik, dan seolah pasti terlibat dan bersalah, belum tentu bersalah, termasuk tiga nama tadi. Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu. Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah,” imbau SBY.

Teringat peristiwa politik sepuluh tahun yang lalu, pascapemilu 2009, dunia politik digaduhkan oleh isu “bail-out” Bank Century. Berbulan-bulan politik kita tidak stabil.

Sama seperti sekarang ini, nampaknya ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan. Ia mengaku sangat tahu bahwa yang harus jatuh adalah Sri Mulyani dan juga Boediono. Jika bisa, SBY juga diseret dan dilengserkan. Memang cukup seram.

Namun, ia tetap tenang. Ia juga tak takut dengan dibentuknya Pansus. Dia tak pernah menghalanginya. Padahal koalisi pendukung pemerintah cukup kuat waktu itu. “Mengapa saya tak takut dengan Pansus Bank Century? Saya memegang fakta dan kebenaran mengapa dilakukan “bail-out” pada Bank Century,” ujarnya.(@)

Tag              : BPK RI
Penulis       : Andi Priatna/Salahudin Ramli
Editor         : FS. Donggo
Redaksi      : Media Stabilitas
Foto            : Kamal Jaya