admin June 24, 2020

Ilustrasi:Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Properti 2019. (ist)

MEDIA STABILITAS.COM,- (JAKARTA) ~ Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelumnya menegaskan, Kementerian Keuangan sebagai ultimate shareholder (pemegang saham terakhir) masih melakukan pendataan berapa nilai aset atau ekuitas Jiwasraya untuk melunasi kewajiban kepada nasabah. Tidak hanya pihaknya, Kementerian BUMN juga sedang melakukan stock taking.

“Karena adanya gap, maka mereka akan mulai melakukan apa yang disebut langkah-langkah restrukturisasi terhadap korporasi tersebut,” kata dia.

Hanya saja dia belum bisa memastikan apakah pendanaan akan dilakukan pemerintah. Sebab, pihaknya masih akan melihat proposal final dari hasil penghitungan Kementerian BUMN.

Menurutnya, walaupun penyelamatan Jiwasraya nantinya dilakukan oleh Kementerian Keuangan maka tidak bisa tahun ini. Sebab, pada APBN 2020 tidak ada anggaran untuk penyelamatan Jiwasraya.

Artinya, jika nantinya ada opsi penyelamatan dari Kementerian Keuangan maka akan dilakukan tahun 2021. Sebab, harus membahas terlebih dahulu dengan anggota dewan.

“Kalau nanti sampai akan ada intervensi ultimate shareholder yaitu dari Kementerian Keuangan dalam bentuk apapun, maka dia pasti masuk ke UU APBN.”, Dan, lebih penting lagi adalah, saya akan mencengek langsung kepada beberapa BUMN yang mengalami kerugian tersebut,” tegasnya.

Bertahun-tahun menelan kerugian, emiten produsen baja pelat merah, Krakatau Steel Tbk menyampaikan prognosa laba bersih perseroan pada kuartal I-2020 sebesar US$ 20 juta atau sekitar Rp 320 miliar dengan asumsi kurs Rp 16.000/US$ dibandingkan dengan periode yang sama 2019.

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)

Direktur Utama PT Krakatau Steel (KRAS), Silmy Karim menjelaskan, prognosa perolehan laba bersih ini disebabkan karena perusahaan telah melakukan restrukturisasi utang besar-besaran pada awal tahun ini. Dengan demikian, beban utang perseroan mengalami penurunan.

“KRAS sudah bukukan profit setelah 8 tahun rugi. Bottom line [laba bersih] sudah positif di Q1, dari prognosa kemarin, sekitar US$ 20 juta di Q1-2020,” terang Silmy Karim, Jumat (27/3/2020) di Jakarta.

Sebagai perbandingan, pendapatan KRAS di kuartal I-2019 turun menjadi US$ 418,98 juta dari periode yang sama 2018 yakni US$ 486,17 juta, dengan menderita rugi bersih US$ 62,32 juta dari sebelumnya rugi bersih US$ 4,87 juta.

Pada awal tahun ini, emiten dengan kode saham KRAS ini sudah menyelesaikan proses restrukturisasi utang senilai US$ 2 miliar atau setara Rp 27,22 triliun (asumsi kurs Rp 13.611/US$ pada Januari). Ini merupakan restrukturisasi utang terbesar yang pernah ada di Indonesia.

Sepanjang 2019, data laporan keuangan mencatat, rugi bersih KRAS mencapai US$ 505,39 juta atau Rp 7,07 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$), dari rugi bersih US$ 167,53 juta. Pendapatan turun menjadi US$ 1,42 miliar dari sebelumnya US$ 1,74 miliar.

PT Dirgantara Indonesia

Pemulihan kinerja perusahaan yang dikembangkan oleh mendiang Presiden BJ Habibie ini terungkap saat DPR Komisi VI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan BUMN Industri Strategis pada 12 Februari 2020 silam. Beberapa BUMN strategi itu yakni PT Pindad, PT INKA dan PT PAL, BUMN yang memproduksi pesawat terbang yakni Dirgantara Indonesia.

Saat paparan, disebutkan PTDI ternyata sudah mencatatkan laba bersih di 2019. Padahal di 2018 perseroan menderita kerugian hingga US$ 38,5 juta

Laba bersih PTDI pada 2019 tercatat US$ 10,5 juta atau setara dengan Rp 147 miliar. Laba bersih dipengaruhi oleh pendapatan perseroan yang naik hingga US$ 259,7 juta atau Rp 3,64 trilliun.

Pada 2019 PTDI memiliki 4 pesawat CN235 dan 6 pesawat NC212. Di 2021 nanti, perseroan berharap memiliki tambahan 2 pesawat CN235. PTDI berkantor pusat di Jl Pajajaran Nomor 154 Bandung dan memiliki pabrik di Batu Poron Surabaya dan Tasikmalaya. (@)

>Penulis  :   Salahudin Ramli/Kamal Jaya.
>Editor    :   FS. Donggo.
>Redaksi :   Media Stabilitas Group.